• (0382) 2400415
  • bappeda.sikka@yahoo.co.id

Kepesertaan harus tepat sasaran, 25.970 PBI-JK terancam dinonaktifkan

Senin, 26 Juni 2023 bertempat di meeting room Bapelitbang Kabupaten Sikka, digelar Rapat pembahasan hasil verifikasi dan validasi (verval) data kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK). Rapat dihadiri oleh Kepala Bapelitbang, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab.Sikka, Kepala Dinas Kesehatan Kab.Sikka, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Sikka, Kepala  Bidang Perlindungan dan Jamsos Dinas Sosial Kab.Sikka, Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Kabid Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Kabid Infastruktur dan Kewilayahan Bapelitbang Kab.Sikka serta Tenaga Ahli Bapelitbang.

            Proses verifikasi dan validasi data kepesertaan PBI telah dilakukan oleh BAPLELITBANG pada bulan April tahun 2022 hingga tahun 2023. Metode verifikasi yang dilakukan adalah dengan wawancara terhadap para aparat desa, Ketua RT/RW dan Kepala Dusun terhadap nama-nama peserta PBI-JK yang ada (BNBA). Proses verval ini dilengkapi dengan sistem aplikasi online berbasis website yang telah dibuat. Hasil identifikasi kemudian dibuat Berita acara Kesepakatan beserta lampirannya dan ditandatangani oleh Lurah atau Kepala Desa. Kepala Bapelitbang Kab.Sikka, Margaretha Movaldes DM Bapa,ST,M.Eng dalam pembukaannya menyampaikan bahwa verifikasi dan validasi data PBI-JK ini dilakukan dikarenakan kemampuan keuangan daerah yang terbatas dan demi efisiensi biaya. Bapelitbang dalam hal ini sebagai salah satu pengambil kebijakan penganggaran telah melakukan verifikasi dan validasi data kepesertaan PBI-JK yang bersumber dari APBN, APBD I dan APBD II. “Terdapat total 219.106 peserta PBI-JK yang kami  lakukan verifikasi dan validasi di setiap desa, dan hasilnya ditemukan sebanyak 25.970 peserta baik yang bersumber dari APBN, APBD I dan APBD II yang teridentifikasi ‘peserta yang tidak ditemukan’ sebanyak 6.781 peserta dan diikuti berturut-turut oleh peserta yang teridentifikasi meninggal,pindah luar kabupaten, Ganda, ASN/TNI/POLRI beserta tanggunggannya dan pekerja penerima upah. Hasil ini akan kami serahkan dan dapat ditindaklanjuti oleh Dinas sosial”, tuturnya.

            Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kab.Sikka menjelaskan bahwa terdapat updating data terbaru untuk data kepesertaan PBI per Mei 2023, yaitu PBI APBN sebanyak 153.581 peserta, APBD I sebanyak 2.810 peserta, dan APBD II sebanyak 55.089 peserta. Sebanyak 908 peserta yang telah didorong ke pembiayaan APBN untuk memenuhi kuota APBN yang tersisa sehingga terdapat penonaktifan 278 peserta dari pembiayaan APBD II. Kendala yang dihadapi Dinas Sosial yaitu data yang didapat dari operator desa perlu dilakukan pengujian kembali, ungkap Maya, sapaan akrabnya.

            Kepala BPKAD, Paul Prasetya menyampaikan bahwa perlu dilakukan sinkronisasi antara hasil verval yang telah dilakukan dengan hasil updating data terakhir dari Dinas sosial, sehingga dapat menghasilkan data valid.

 

Pada akhir rapat ini, disepakati beberapa rencana yang akan tindak lanjut yaitu surat permohonan database kepada Ditjen Dukcapil Kemendagri untuk dilakukan pemadanan data NIK, melakukan verifikasi dan validasi terhadap 8 desa, perlu dilakukan rapat koordinasi berikutnya serta pembuatan peraturan Bupati terkait penggunaan Kartu Sikka Sehat (KSS).

  • 04 Juli 2023
  • bidangppm
  • Umum